Jelajah PSAK

ISAK 122 mengatur transaksi valuta asing dengan imbalan di muka. Kurs yang dipakai saat mengakui aset/beban/pendapatan terkait adalah kurs pada tanggal pengakuan awal aset atau liabilitas non-moneter dari pembayaran/penerimaan di muka. Jika bertahap, tiap pembayaran punya kurs sendiri.

ISAK 123 memberi panduan akuntansi saat ada ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan. Entitas menilai apakah probable otoritas pajak menerima posisi pajak; jika tidak, entitas mengukur dan mengakui liabilitas pajak (mis. tambahan pajak) serta memperbarui saat fakta berubah.

ISAK 210 menjelaskan perlakuan bantuan pemerintah yang tidak terkait aktivitas operasi spesifik. Karena tidak bisa “matching” dengan biaya tertentu, bantuan tersebut harus diakui langsung sebagai pendapatan pada periode saat bantuan menjadi dapat diterima (receivable), bukan ke ekuitas atau pendapatan ditangguhkan.

ISAK 225 memandu pencatatan pajak penghasilan ketika status pajak entitas atau pemegang saham berubah (mis. tax holiday berakhir). Entitas menyesuaikan pengakuan/pengukuran pajak kini dan pajak tangguhan agar laporan keuangan tetap konsisten, transparan, dan andal sesuai PSAK 212 pada periode perubahan.

ISAK 229 mengatur persyaratan pengungkapan untuk perjanjian konsesi jasa (KPBU/PPP) agar transparan: jelaskan sifat perjanjian, syarat signifikan, hak–kewajiban, perubahan perjanjian, klasifikasi (aset keuangan/ tak berwujud), serta pendapatan dan laba/rugi terkait.

ISAK 331 menegaskan aset hanya termasuk “bangunan” dalam PSAK 240 (Properti Investasi) bila memiliki dinding, lantai, dan atap. Struktur seperti menara telekomunikasi umumnya tidak memenuhi, sehingga direklasifikasi menjadi aset tetap (PSAK 16).

ISAK 332 menjelaskan hierarki otoritas SAK saat terjadi konflik perlakuan akuntansi antara PSAK/ISAK dan peraturan regulator pasar modal. Prinsipnya: ikuti PSAK/ISAK yang spesifik (substance over form) agar pelaporan konsisten dan patuh.

ISAK 401 menegaskan bahwa margin murabahah tangguh tidak boleh diakui sekaligus saat akad bila secara substansi transaksi lebih menyerupai pembiayaan, karena entitas tidak menanggung risiko signifikan atas persediaan. Margin dicatat sebagai Pendapatan Murabahah Ditangguhkan (kontra piutang) dan diakui bertahap selama masa akad melalui amortisasi dengan metode yang mencerminkan imbal hasil efektif atau proporsional, sesuai substansi ekonomi dan praktik kehati-hatian akuntansi.

ISAK 402 mewajibkan entitas mempertahankan metodologi penurunan nilai piutang murabahah yang sudah digunakan (mis. incurred loss atau provisioning regulasi) dan melarang mengadopsi expected loss PSAK 71 selama masa transisi, sampai standar penurunan nilai syariah yang komprehensif berlaku.

PSAK 102 mengatur akuntansi kompensasi berbasis saham: mengukur nilai wajar pada grant date, mengakui beban jasa karyawan selama vesting, dan mengkredit ekuitas untuk skema equity-settled. Untuk skema cash-settled (mis. SAR), diakui sebagai liabilitas dan diukur ulang tiap tanggal pelaporan.